Informasi Wajib Berkala

  1. Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan
  2. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan
  3. Informasi Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan
  4. Jangka Waktu Pendirian Perusahaan
  5. Permodalan Perusahaan
  6. Nama Lengkap Para Pemegang Saham
  7. Direksi Perusahaan
  8. Dewan Komisaris
  9. LHKPN pimpinan tertinggi dan para pejabat struktural
  10. Hasil penilaian oleh lembaga pemeringkat
  11. Sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
  12. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris
  13. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik
  14. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
  15. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang
  16. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan
  17. Informasi perubahan tahun fiskal perusahaan
  18. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi
  19. Program-program perusahaan tahun 2023
  20. Program-program perusahaan yang sedang berlangsung di tahun 2023
  21. Ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta capainnya
  22. Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2022
  23. Laporan Keuangan Tahun 2022 (audited)
  24. Laporan neraca laba rugi Tahun 2022 (audited)
  25. Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tahun 2022 (audited)
  26. Informasi keuangan lainnya Tahun 2023
  27. Rencana umum pengadaan barang dan jasa
  28. Pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 yang telah selesai tender
  29. Paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 dengan status tahap tender
  30. Daftar Informasi Publik
  31. Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka
  32. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
  33. Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021
  34. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
  35. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik
  36. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan maupun ditolak
  37. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.
  38. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan
  39. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan